Hasil Talent Pool 2017: 4,17 % Pejabat Tinggi Birokrasi Berkompetensi dan Potensi Tinggi

11-12-2017 | 1133 Kali

Pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi (Talent Pool) pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator tahun 2017 yang dilakukan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak Mei–Oktober 2017, meliputi 396 Instansi Pemerintah Daerah, yakni terdiri dari 26 Pemerintah Provinsi, 75 Pemerintah Kota, dan 295 Kabupaten. Pemetaan kompetensi dan potensi dilakukan kepada 3.366 JPT yang menyasar 696 JPT Pratama dan 2.670 Administrator. Pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi JPT dilaksanakan di Kantor Pusat BKN dan seluruh Kantor Regional BKN yang dilakukan oleh 61 Asesor SDM Aparatur BKN yang tersebar.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Kapuspenkom) ASN, Purwanto, memaparkan hasil Talent Pool JPT Pratama dan Administrator kepada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang diwakili oleh masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang berlangsung Senin – Selasa, (11-12 Desember 2017) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

“Hasil assessment 3.369 JPT menunjukkan bahwa 4,17% JPT Pratama dan 7,04% level Administrator berada pada level potensi dan kompetensi yang tinggi. Mereka potensial untuk disiapkan sebagai pemimpin masa mendatang,” paparnya.

Selanjutnya Purwanto menjelaskan rekomendasi fokus pengembangan dari hasil assessment jenjang Pratama dan Admiministrator terletak pada ada 4 (empat) poin fokus pengembangan yang direkomendasikan pada level Pratama dan Administrator yakni meliputi Team Leadership, Driving for Result, Planning and Organizing, dan Conflict Management.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan kepada 396 Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang menerima hasil Talent Pool JPT Pratama dan Administrator, bahwa tujuan utama Assessment JPT bukan untuk keperluan promosi, sebaliknya digunakan untuk pemetaan ASN sehingga diketahui peta kelemahan, kekuatan dan karakter per individu. Dengan hasil itu instansi juga mengetahui jenis pengembangan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki SDM-nya. “Talent Pool JPT terlalu mahal jika hanya digunakan sebagai promosi,” ungkapnya.

Bima juga menyampaikan bahwa hasil pemetaan potensi dan kompetensi JPT tidak akan berdampak apa-apa jika instansinya tidak menindaklanjuti secara tepat. “Inovasi yang dirancang oleh Kepala Daerah misalnya tidak serta merta bisa berjalan jika SDM di lingkup instansinya tidak memadai. Untuk itu hasil Talent Pool JPT yang kita serahkan kepada PPK instansi menjadi acuan pengembangan kapasitas ASN di lingkupnya,” ungkapnya.

Talent Pool JPT yang sudah dilakukan BKN sejak 2015 lanjut Bima berkaitan dengan target BKN untuk memiliki database hasil pemetaan potensi dan kompetensi ASN, khususnya pada level Pejabat Pimpinan Tinggi yang secara tidak langsung membantu proses seleksi terbuka JPT yang memakan biaya tidak sedikit. (Humas BKN)