Kabar Baik, Peserta SKD CPNS 2021 Domisili Kabupaten Pohuwato Gratis Biaya Rapid Test Antigen

30-09-2021 | 904 Kali

POHUWATO – Pelaksanaan SKD CPNS instansi Kabupaten Pohuwato di titik lokasi ujian Mandiri akan dilaksanakan pekan depan, yakni tanggal 6 – 7 Oktober 2021, dengan tilok Ujian Laboratorium Fikom Universitas Pohuwato.

Kabar baiknya, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Kesehatan akan memfasilitasi rapid test antigen secara gratis bagi para peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pohuwato. Tak hanya gratis, Dinas Kesehatan pun memberi sinyal untuk peserta yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pohuwato dapat melakukan rapid test antigen di Puskesmas terdekat dengan domisilinya.

Kepala BKPP Pohuwato melalui Kepala Bidang Pendayagunaan Aparatur, Lukman is Husain, menjelaskan lebih rinci bahwa untuk peserta yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Pohuwato dapat melakukan repid test antigen di Fasilitasi Kesehatan resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah setempat, dan Biaya rapid test antigen untuk peserta yang domisili di luar wilayah Kabupaten Pohuwato mengikuti ketentuan yang ada di Fasilitas Kesehatan setempat.

Lebih lanjut Lukman menuturkan bahwa Panitia Instansi telah mendapatkan rekomendasi pelaksanaan SKD CPNS dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pohuwato dengan tetap menerapkan Prokes pencegahan Covid saat pelaksanaan SKD dan beberapa syarat lainnya.

“Ketua Gugus Tugas meminta kepada Panitia instansi untuk mensyaratkan Kartu atau Sertifikat Vaksin kepada peserta SKD CPNS, minimal untuk vaksinasi dosis pertama’, Ujar Lukman, Kamis (30/9).

Menurutnya, Panitia Instansi telah menuangkan ketentuan ini dalam Surat Keputusan Nomor  40/Pan-Ins-Drh/CASN/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Syarat dan Ketentuan serta SOP Pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi ujian mandiri. (Infonya BACA DISINI).

Ia pun menjelaskan bahwa bagi peserta yang tidak dapat divaksin atau bagi peserta yang memiliki kriteria kesehatan atau riwayat medis tertentu yang tidak dapat divaksin, seperti ibu hamil atau menyusui, memiliki riwayat penyakit jantung, dan komorbid lainnya, dapat menunjukkan Surat Keterangan tidak bisa divaksin dari Dokter Pemerintah kepada Panitia Instansi saat pelaksanaan ujian SKD nanti. (rw)