BKPSDM Pohuwato Evaluasi KGB Otomatis, Fokus pada Sinkronisasi Data dan Edukasi Pengelola

21-04-2026 | 140 Kali

POHUWATO – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pohuwato menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Otomatis yang sudah dilaksanakan di periode 1 April 2026, pada Kamis (21/04/2026). Bertempat di ruang rapat BKPSDM, pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja, Fatma Husain, guna membedah kendala teknis dalam masa transisi layanan tanpa surat pengantar tersebut.

Dalam arahannya, Fatma Husain menyoroti adanya peningkatan signifikan pada kecepatan durasi layanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, tim kerja masih mengidentifikasi adanya celah pemahaman, terutama bagi para PNS dan Pengelola Kepegawaian di unit kerja mengenai mekanisme "KGB Tanpa Usulan". Evaluasi ini menjadi basis dalam menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) guna memastikan periode selanjutnya berjalan lebih presisi.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (P2 Inka), Syaiful Safril Luma, menjelaskan bahwa salah satu kendala dominan adalah belum seragamnya pemahaman mengenai tata cara pengisian riwayat KGB pada sistem informasi ID ASN yang terintegrasi dengan SIASN BKN. Menurutnya, hal ini berdampak langsung pada sinkronisasi data yang belum sepenuhnya mulus. Sebagai langkah solutif, BKPSDM menjadwalkan Sosialisasi Massif pada minggu ketiga dan keempat April bagi seluruh Kasubag Umum dan Kepegawaian se-Pohuwato.

Selain sosialisasi, BKPSDM juga akan membuka klinik bantuan atau Helpdesk khusus akselerasi peremajaan data pada minggu keempat April. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan riwayat kepangkatan dan gaji berkala yang terdeteksi tidak valid dalam sistem. Targetnya, validasi data mandiri ASN harus mencapai angka di atas 95% guna menjamin kelancaran hak-hak finansial pegawai secara otomatis tanpa hambatan administrasi.

Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Pohuwato, Rahmat Maruf, memberikan penekanan khusus agar seluruh ASN memiliki sikap "Sadar Data". Beliau mengingatkan bahwa ketidakpedulian PNS dalam memeriksa dan memperbarui data personal di aplikasi kepegawaian dapat berisiko fatal, seperti terhambatnya penerbitan KGB hingga terjadinya selisih bayar pada gaji. Data yang tidak akurat pada akhirnya akan merugikan ASN itu sendiri karena efektivitas sistem otomatisasi sangat bergantung pada validitas data mandiri.

Menutup jalannya rapat, Ketua Tim Kerja, Fatma Husain, menegaskan agar seluruh poin dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disepakati dapat segera dieksekusi. Ia meminta agar seluruh anggota Tim Kerja melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan transformasi layanan kepegawaian yang lebih baik di Kabupaten Pohuwato.

Melalui momentum evaluasi ini, BKPSDM Kabupaten Pohuwato berkomitmen penuh untuk terus mendampingi para pengelola kepegawaian di unit kerja. Dengan integrasi data yang kuat antara Sistem Informasi ID ANS dan SIASN BKN, diharapkan birokrasi kepegawaian di Pohuwato semakin ramping, transparan, dan memberikan kepastian layanan bagi seluruh pegawai tanpa perlu lagi disibukkan dengan urusan administrasi manual yang berbelit. (rw)