Pohuwato Lakukan Sinkronisasi Hasil Asistensi Data Evjab ke SIASN Perencanaan

29-12-2025 | 449 Kali

POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui BKPSDM mengambil langkah strategis dalam transformasi digital birokrasi. Pada Senin (29/12), digelar diskusi daring yang fokus pada penyandingan data hasil asistensi jabatan dengan SIASN Perencanaan BKN. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk mengintegrasikan data lokal ke dalam platform nasional.

Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa validasi data adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Agenda ini melibatkan seluruh jajaran pengelola kepegawaian dari berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato guna memastikan keselarasan persepsi di setiap tingkatan.

“Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memvalidasi kembali komposisi ASN di setiap unit kerja. Validasi tersebut didasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) yang sebelumnya telah disusun secara mendalam oleh Bagian Organisasi. Dengan pengecekan ulang ini, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan informasi antara kondisi riil di lapangan dengan dokumen administratif yang ada”, jelas Sekda Iskandar.

Menurut Sekda, Proses sinkronisasi ini sangat krusial karena menyangkut akurasi distribusi pegawai dalam basis data nasional. Dengan memadankan hasil Evjab ke dalam SIASN Perencanaan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berupaya menciptakan sistem manajemen talenta yang lebih transparan. Data yang akurat akan memudahkan pimpinan dalam memetakan potensi dan kebutuhan pegawai secara tepat sasaran.

“Sinergi data ini merupakan salah satu upaya dalam menata birokrasi agar lebih presisi. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada tumpang tindih dalam data jabatan di SIASN Perencanaan dan hasil asistensi Jabatan yang telah dilaksanakan bagian Organisasi”, Ujar Sekda.

Melalui integrasi sistem ini, Sekda Iskandar berharap penataan komposisi jabatan ASN di setiap unit akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di seluruh lini pemerintahan dan mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah dan layanan publik. (rw)