Sambut Era Digitalisasi Arsip BKN, Pemkab Pohuwato Siapkan Strategi Jitu Lewat e-TAKAH

21-11-2025 | 1741 Kali

POHUWATO – Gelombang digitalisasi birokrasi terus bergulir dari tingkat pusat hingga daerah. Badan Kepegawaian Negara kini tengah gencar menerapkan Digital Management System (DMS), sebuah langkah besar untuk mendigitalisasi dan mengelola seluruh arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) secara elektronik melalui Sistem Informasi ASN (SIASN).

Kebijakan ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk meninggalkan pola pengarsipan konvensional menuju basis data digital yang terintegrasi, aman, dan paperless.

Menyahuti percepatan transformasi digital yang dicanangkan BKN tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyiapkan strategi khusus. Tidak ingin tertinggal dalam penerapan digital management system, Pohuwato mengambil langkah inovatif dengan melakukan revitalisasi aset teknologi yang sudah ada.

Strategi utamanya adalah mengalihfungsikan aplikasi SEPAKAT (Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terpadu) versi lama. Alih-alih dipensiunkan, sistem yang telah familiar di kalangan pegawai ini kini bertransformasi menjadi e-TAKAH (Elektronik Tata Naskah Kepegawaian).

Langkah ini dinilai efisien dan tepat guna. Jika SEPAKAT versi baru akan fokus pada layanan kepegawaian terpadu, maka e-TAKAH akan didedikasikan khusus sebagai "gudang digital" atau bank data arsip kepegawaian daerah.

Kepala BKPSDM Pohuwato melalui Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Syaiful Safril Luma mengungkapkan bahwa transformasi SEPAKAT lama menjadi e-TAKAH adalah bentuk kesiapan Pohuwato mendukung penerapan DMS oleh BKN. Sistem ini akan menjamin seluruh dokumen vital ASN, mulai dari SK pengangkatan, riwayat pendidikan, hingga data kenaikan pangkat, tersimpan dalam format digital yang standar dan aman.

Dengan hadirnya e-TAKAH, Kabupaten Pohuwato memastikan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban regulasi pusat, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi para ASN di daerah. Sinergi antara kebijakan DMS dari BKN dan inovasi e-TAKAH dari Pohuwato ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola kepegawaian yang modern, transparan, dan akuntabel. (rw)